July 9, 2012


Versi materi oleh Triyono Suwito dan Wawan Darmawan


1. Dampak terhadap Kehidupan Ekonomi
Pendudukan Jepang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Ketika Jepang menduduki Indonesia, objek-objek vitak alat-alat produksi telah hancur sehingga pada awal pendudukan Jepang sebagian besar kehidupan ekonomi lumpuh. Pemerintah pendudukan Jepang mulai mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menjalankan roda ekonomi. Pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan sisasisa persedian barang diperketat. Untuk mencegah meningkatnya harga barang, dikeluarkan peraturan pengendalian harga dan dijatuhkan hukuman berat bagi pelanggarnya.


Pemerintah Jepang mengembangkan pola Ekonomi Perang di mana setiap wilayah harus melaksanakan autarki, artinya setiap daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan memenuhi kebutuhan perang. Tuntutan kebutuhan pangan pada tahun 1942 semakin meningkat. Pengerahan kebutuhan perang semakin meningkat. Dilancarkanlah kampanye pengerahan dan penambahan bahan pangan secara besar-besaran. Rakyat dituntut untuk menaikkan produksi tanaman jarak dan menjadi pekerja romusha.

2. Dampak terhadap Mobilitas Sosial
Di samping menguras sumber daya alam, Jepang juga melakukan eksploitasi tenaga manusia. Puluhan hingga ratusan penduduk dikerahkan untuk kerja paksa guna membangun sarana dan prasarana perang. Mereka dipaksa bekerja keras sepanjang hari tanpa diberi upah, makan pun sangat terbatas, sehingga banyak yang kelaparan, sakit dan meninggal. Untuk mengerahkan tenaga kerja, tiap-tiap desa dibentuk panitia pengerahan tenaga yang disebut Rumokyokai. Jepang memobilisasi para pemuda untuk membentuk tentara cadangan, yang diharapkan membantu Jepang melawan Sekutu.

Pengerahan tenaga di desa-desa, menimbulkan perubahan sosial yang luas. Para romusha yang berhasil melarikan diri kembali ke desanya masing-masing membawa pengalaman baru dan membuka isolasi desa. Pada Januari 1944, Jepang memperkenalkan sistem tonarigumi (rukun tetangga). Tonarigumi merupakan kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 10-20 rumah tangga. Sistem tonarigumi ini bertujuan mengawasi aktivitas penduduk yang dicurigai. Untuk situasi perang, tonarigumi difungsikan untuk latihan pencegahan bahaya udara, kebakaran, pemberantasan kabar bohong dan mata-mata musuh.

3. Dampak dalam Bidang Birokrasi
Setelah Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia maka Jepang segera membagi wilayah Indonesia, dalam tiga pemerintahan militer pendudukan sebagai berikut.

(a) Wilayah I, meliputi Jawa dan Madura, yang diperintah oleh angkatan darat yang berpusat di Jakarta (Tentara Keenam Belas).
(b) Wilayah II, meliputi Sumatera seluruhnya, diperintah oleh angkatan darat yang berpusat di Bukittinggi (Tentara Kedua Puluh Lima).
(c) Wilayah III, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku yang Diperintah oleh angkatan laut yang berpusat di Makasar (Armada Selatan Kedua).

Masing–masing ketiga wilayah itu dipimpin oleh kepala staf tentara/armada dengan gelar gunseikan (kepala pemerintahan militer) dan kantornya disebut gunseikanbu. Usaha membentuk pemerintahan militer pendudukan sementara ternyata banyak mengalami kesulitan karena Jepang kekurangan staf pegawai– pegawainya. Dengan demikian, Jepang terpaksa mengangkat pegawai dari bangsa Indonesia.

Pada saat pemerintahan sementara tersebut, orang–orang Indonesia banyak menduduki jabatan– jabatan tinggi. Namun demikian, pada Agustus 1942 masa pemerintahan militer sementara berakhir. Jepang telah mengirimkan tenaga pemerintahan sipil ke Indonesia. Sejak itu, jabatan–jabatan penting yang diduduki oleh orang Indonesia mulai diganti.

Pada pertengahan 1943 kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik mulai terdesak, maka jepang kembali memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia, untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan. Untuk itu, pada 5 September 1943 Jepang membentuk Badan Pertimbangan Keresidenan (Syu Sang Kai) dan Badan Pertimbangan Kotapraja Istimewa (Syi Sang In).

Banyak orang Indonesia yang menduduki jabatan–jabatan tinggi dalam pemerintahan, antara lain: Prof. Husein Djajadiningrat sebagai kepala Departemen Urusan Agama, Sutarjo Kartohadikusumo sebagai kepala pemerintahan (syucokan) di Jakarta, dan R.M.T.A Suria sebagai kepala pemerintahan (syucokan) di Bojonegoro. Di samping itu ada 7 orang Indonesia yang menduduki jabatan sebagai penasehat pada pemerintahan militer, di antaranya: Ir. Soekarno (Departemen Urusan Umum), Mr. Suwandi dan dr. Abdul Rasyid (Departemen Urusan Dalam Negeri), Prof. Dr. Mr. Supomo (Departemen Kehakiman), Mochtar bin Prabu Mangkunegara (Departemen Lalu Lintas), Mr. Muh. Yamin (Departemen Propaganda), dan Prawoto Sumodiloyo (Departemen Ekonomi).

Dengan demikian pendudukan Jepang di Indonesia membawa dampak yang sangat besar, dalam birokrasi pemerintahan. Selama zaman Hindia Belanda, jabatan–jabatan penting dalam pemerintahan tidak pernah diberikan kepada Indonesia.

4. Bidang Kebudayaan
Pada masa Jepang, bidang pendidikan dan kebudayaan diperhatikan dan bahasa Indonesia mulai dipergunakan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai pelajaran utama, sedangkan bahasa Jepang dijadikan sebagai bahasa wajib. Dengan semakin meluasnya penggunaan bahasa Indonesia, komunikasi antarsuku di Indonesia semakin intensif yang pada akhirnya semakin merekatkan keinginan untuk merdeka. Pada 1 April 1943 dibangun pusat kebudayaan di Jakarta, yang bernama “Keimin Bunka Shidoso”.

0 komentar:

Post a Comment