June 14, 2012

Versi materi oleh Triyono Suwito dan Wawan Darmawan



Dengan dibubarkannya VOC, Indonesia secara resmi berada langsung di bawah kekuasaan kerajaan Belanda dengan nama Hindia Belanda. Sebelumnya, pada tahun 1795, Belanda sendiri telah menjadi jajahan Perancis di bawah Kaisar Napleon Bonaparte, dan yang menjadi penguasa Belanda adalah adiknya Napoleon yaitu Louis Napoleon yang berkuasa sejak 1806. Jadi, secara tidak langsung, Indonesia berada di bawah kekuasaan Perancis.

Pemerintahanan Daendels (1808 – 1811) dan Akibat yang Ditimbulkan pada Bidang Sosial-Ekonomi dan Administrasi Pemerintahan Khususnya di Jawa


Tujuan dikirimnya Gubernur Jenderal Daendels ke Jawa adalah untuk memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis melawan Inggris di Samudera Hindia. Daendels adalah seorang pemuja prinsip-prinsip revolusioner ala Revolusi Prancis. Napoleon Bonaparte adalah idolanya. Usahanya dalam membangun Pulau Jawa salah satunya adalah dengan jalan memberantas ketidakefisienan, penyelewengan, dan korupsi yang menyelimuti administrasi di pulau tersebut.

Dalam rangka mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendles membuat beberapa kebijakan, di antaranya:

(a) Membuat Grote Postweg (Jalan Raya Pos) dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Jawa Timur); jalan ini didirikan agar di setiap kota/kabupaten yang dilaluinya terdapat kantor-kantor pos; dengan adanya pos-pos ini maka penyampaian berita akan lebih cepat sehingga berita apa pun akan lebih cepat diterima.

(b) Mendirikan benteng-benteng pertahanan sebagai antisipasi terhadap serangan dari tentara Inggris yang juga ingin menguasai Jawa.

(c) Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon.

(d) Menambah jumlah pasukan dari 4.000 orang menjadi 18000 orang, yang sebagian besar orang-orang Indonesia (dari Maluku, Jawa).

(e) Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.

Selain itu, Daendels juga mengubah sistem pemerintahan tradisional dengan sistem pemerintahan Eropa. Pulau Jawa di bagi menjadi sembilan prefektur (keresidenan), yang dikepalai oleh seorang residen yang membawahkan beberapa bupati (kabupaten).
Para bupati ini diberi gaji tetap dan tidak diperkenanan meminta upeti kepada rakyat. Dampaknya kewibawaan para bupati dihadapan rakyatnya menjadi merosot, karena bupati adalah pegawai pemerintah yang harus tunduk kepada keinginan pemerintah.

Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Selain dituntut untuk membayar pajak-pajak pemerintah, mereka juga diharuskan terlibat dalam kerja paksa (rodi) pelaksanaan pembangunan Jalan Raya Pos. Untuk menutupi biaya pembangunan, tanah-tanah rakyat dijual kepada orang-orang partikelir Belanda dan Tionghoa.

Penjualan tanah juga termasuk penduduk yang mendiami wilayah tersebut, sehingga penderitaan rakyat kecil semakin bertambah akibat dari tindakan sewenangwenang para pemilik tanah. Ribuan rakyat Indonesia meninggal dalam pembuatan Jalan Raya Pos dikarenakan kerja yang sangat berat sedangkan mereka tidak dibayar dan diberi makan dengan layak.

Pada bulan Mei 1811 kedudukan Daendels digantikan olehWillem Janssens. Janssens tidak lama memerintah di Indonesia, karena pada tanggal 18 September 1811 Janssens menyerah kepada Inggris di dekat Salatiga, setelah gagal dalam menahan serangan Inggris di Semarang bersama dengan Legiun Mangkunegara, pecahan Mataram.

Pada tahun 1811 Belanda, Prancis menyerah kalah kepada Inggris di daerang Tuntang, daerah sekitar Salatiga Jawa Tengah. Pemerintah kolonial Belanda terpaksa menandatangani perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang tahun 1811, yang berisi:

1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris.
2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris.
3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris.

0 komentar:

Post a Comment